1. Gaji Bupati
Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2000, pasal 1 menjelaskan besaran gaji pokok untuk kepala daerah dan juga wakil kepala daerah.
Kepala daerah kabupaten atau kota (bupati atau wali kota) adalah Rp 2,1 juta per bulan. Wakil kepala daerah kabupaten atau kota (wakil bupati atau wali kota) adalah Rp 1,8 juta per bulan.
BACA JUGA:Ini Langkah dan Komitmen Kejati Bengkulu untuk Pastikan Hak Perwalian Anak Terlantar
2. Tunjangan dan Fasilitas Bupati
Selain mendapat gaji pokok, bupati dan wakil bupati juga menerima tunjangan ataupun fasilitas yang beragam. Mereka akan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 2001.
Berdasarkan keputusan tersebut, kepala daerah kabupaten atau bupati akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 3,78 juta per bulan. Sementara itu, tunjangan jabatan wakil bupati yaitu Rp 3,24 juta per bulan.
BACA JUGA:Siapa Sukatno? Energi Baru untuk Bengkulu yang Sekarang Ramai Dibicarakan, Ini Perjalanannya
Tak hanya itu, bupati dan wakil bupati juga mendapat perlengkapan dan biaya pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000.
Bupati dan wakil bupati juga mendapat fasilitas mobil dinas, fasilitas rumah jabatan, termasuk dengan perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Setelah tidak menjabat, semua fasilitas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan baik.
BACA JUGA:Rupanya Ini Penyebab Jalan Perkantoran Pemkab Lebong Disebut Horor
Fasilitas biaya pakaian dinas dan atributnya. Fasilitas biaya perjalanan dinas. Fasilitas untuk biaya pemeliharaan kesehatan. Fasilitas biaya penunjang operasional untuk penanggulangan sosial, pengamanan dan kegiatan tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas bupati atau wakil bupati.
BACA JUGA:Pasangan Edwar-Ruslan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko
3. Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati
Selain mendapat beberapa perlengkapan, bupati juga akan mendapatkan biaya operasional. Adapun untuk besaran biaya penunjang operasional yang akan didapat oleh kepala daerah kabupaten atau kota akan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah atau PAD.
Rinciannya sebagai berikut: PAD hingga Rp 5 miliar tunjangan operasional paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD.