Dampak dari kebocoran data ini tidak bisa dianggap sepele. Data pribadi yang bocor bisa dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan, termasuk penipuan.
Teguh juga menyatakan, "Khawatir kami adalah data ini dapat digunakan untuk menipu masyarakat, terutama dengan teknik rekayasa sosial."
Dalam modus operandi ini, pelaku bisa berpura-pura menjadi petugas pajak dan meminta korban untuk melakukan pembayaran dengan alasan menunggak pajak.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.
BACA JUGA:7 Faktor Utama Penularan HIV/AIDS yang Jarang Diketahui dan Wajib Diwaspadai
Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak paham akan seluk-beluk perpajakan.
Keprihatinan ini juga diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi Syamsudin, yang menyatakan bahwa bahaya kebocoran data NPWP dapat digunakan untuk melakukan penipuan. “
Data ini dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang dengan mengaku sebagai petugas pajak dan memeras masyarakat,” ungkap Didi.
BACA JUGA:Profil Fauzana Penyanyi Viral di Jagat Musik Minang, Siapa Pria Penghuni Hati Gadis 24 Tahun Ini
Ia menegaskan pentingnya langkah cepat dari aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini.
Ia bertanya, "Bagaimana bisa terjadi kebocoran data sebesar ini dan menunjukkan lemahnya sistem keamanan data yang ada?" Menurutnya, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas bagi pemerintah.
Pentingnya keamanan data tidak dapat diabaikan. Didi menekankan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus mengoptimalkan teknologi yang dimiliki untuk melindungi data warga negara.
"Harus ada sistem IT yang memberikan perlindungan optimal dan tidak mudah down," ujarnya. Didi juga menyoroti bahwa teknologi yang ada harus mampu mengantisipasi dan mencegah kebocoran data di masa mendatang.
BACA JUGA:Dinas Kesehatan Ungkap Penyebab Utama HIV/AIDS di Yogyakarta yang Mencapai 1.941 Kasus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan kebocoran data NPWP ini.