“Jika evaluasi sudah selesai dan semua pihak sepakat, kebijakan ini bisa saja langsung diberlakukan. Intinya, kami menunggu sampai semuanya siap,” jelas Agus.
BACA JUGA:Dion Markx, Pemain Naturalisasi yang Siap Bela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia 2025
Pembahasan Mekanisme Penyaluran BBM Bersubsidi yang Lebih Adil
Pemerintah, melalui Menteri Bahlil, juga menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian subsidi BBM. Pembahasan aturan terkait pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran dan tidak salah sasaran.
“Kami masih membahas aturan ini agar lebih adil dan mencerminkan keadilan. Artinya, subsidi BBM harus benar-benar tepat sasaran dan tidak salah penerima,” ujar Bahlil, yang juga merupakan politisi Golkar.
Menurut Bahlil, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Oleh karena itu, kebijakan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga subsidi yang diberikan hanya diterima oleh kalangan yang membutuhkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah.
BACA JUGA:Pendaftaran Dibuka Hari Ini, Simak Syarat dan Cara Daftar Seleksi PPPK 2024, Wajib Tahu!
Kapan Kebijakan Baru Akan Diberlakukan?
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai kapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan.
Namun, dengan kajian yang masih berlangsung, kemungkinan besar kebijakan ini baru akan diberlakukan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran.
Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa subsidi BBM akan tetap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sembari terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyalurannya.
Dengan demikian, kebijakan baru yang lebih adil diharapkan dapat segera diberlakukan setelah kajian dan pembahasan selesai.
Bagi masyarakat, terutama kalangan pengguna Pertalite dan BBM bersubsidi lainnya, penting untuk tetap mengikuti perkembangan informasi terkait kebijakan ini.
Sheila Silvina