Pengalamannya juga mencakup menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias serta tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.
BACA JUGA:Ramai Soal Rambut Raisa Kesetrum saat Sedang Bernyanyi di Atas Panggung, Kok Bisa?
Suara dan Aspirasi Papua
Sebagai seorang tokoh dari Papua, Pigai membawa aspirasi dan suara masyarakat Papua ke tingkat nasional.
Penunjukan Pigai sebagai Menteri HAM diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memajukan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat yang rentan dan sering kali termarjinalkan.
Pigai dikenal sebagai sosok yang vokal dan kritis, terutama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Kiprahnya di Komnas HAM, di mana ia menjabat sebagai salah satu komisioner, semakin memperkuat citranya sebagai pejuang HAM yang tangguh.
Kritis terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak adil, Pigai sering kali menjadi sosok yang disegani dalam perdebatan publik mengenai HAM di Indonesia.
BACA JUGA:Ada Perubahan Syarat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Kades Wajib Tahu
Penunjukan Pigai sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat agenda HAM di Indonesia.
Namun, tantangan besar menanti Pigai, terutama dalam hal anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program-program HAM yang ambisius.
Dengan permintaannya untuk meningkatkan anggaran menjadi Rp 20 triliun, Pigai berharap dapat mengimplementasikan berbagai program yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mempromosikan hak asasi manusia di seluruh Indonesia.
Pigai percaya bahwa dengan anggaran yang memadai, Kementerian HAM dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan inklusif bagi semua warganya.
Sheila Silvina