MUKOMUKO, RBTV.DISWAY.ID - Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah ini guna memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Saat ini lima SPBU yang beroperasi di Mukomuko masih menyediakan berbagai jenis BBM, seperti Pertalite, Bio Solar, Pertamax, Dexlite secara rutin, dan tidak mengalami kelangkaan.
Seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Mukomuko mendapatkan pasokan BBM dari Kota Padang, Sumatera Barat.
BACA JUGA:Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Seluma, ASN Terlambat Ngantor Gara-gara ?
Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko, Nurdiana, SE., MAP., mengungkapkan bahwa distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM )di daerah Kabupaten Mukomuko berjalan dengan lancar dan stabil.
"Setiap SPBU menerima pasokan antara 16 hingga 24 ton per hari. Dengan volume ini, kebutuhan BBM dari masyarakat masih dapat terpenuhi dengan baik," ungkapnya.
Namun, seiring dengan terbitnya surat edaran dari PT Pertamina terkait pembatasan pembelian BBM, seluruh SPBU di Kabupaten Mukomuko mulai memberlakukan pembatasan volume pembelian bagi setiap kendaraan.
"Berdasarkan ketentuan terbaru, kendaraan roda empat hanya diperbolehkan membeli maksimal 25 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) per hari, sementara kendaraan roda dua dibatasi hingga 5 liter," jelas Nurdiana.
BACA JUGA:Rekomendasi Gubernur, Ini Sosok dan Jadwal Pelantikan Sekda Pemkab Seluma
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara merata di tengah meningkatnya permintaan.
Lebih lanjut, Nurdiana, menambahkan bahwa seluruh SPBU di Mukomuko menerapkan sistem barcode bagi setiap kendaraan roda empat yang melakukan pengisian BBM sebagai bagian dari penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
"Meskipun terdapat pembatasan pembelian BBM di Mukomuko, distribusi di lapangan hingga saat ini tetap berjalan dengan baik. Antrean di SPBU terpantau landai, dan proses pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan lancar," tutup Nurdiana, SE., MAP.