Belungguk Merah Putih, Senin Penurunan Pajak Kendaraan dan Penyesuaian Harga BBM akan Disahkan DPRD Provinsi

"Kegiatan ini sangat menarik dan sangat produktif. Karena kegiatan ini membahas persoalan isu-isu polemik yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu," tambah Pj Sekda.

Pj sekda juga menyampaikan, dengan adanya dialog ini masyarakat juga dapat mendengar secara langsung penjelasan dari pemerintah mengenai dengan program-program yang menjadi polemik.

"Dengan kegiatan ini juga, pemerintah dapat menjelaskan kepada masyarakat secara langsung mengenai dengan program yang sudah direncanakan," kata Herwan Antoni.

"Malam ini kita membahas mengenai polemik yang sudah terjadi sejak 4 bulan kebelakang. Polemik ini akhirnya berhenti setelah pak Gubernur (Helmi Hasan) mengusulkan revisi Perda. Insyaallah perda terbaru mengenai penurunan pajak ini akan disahkan secara langsung oleh DPRD Provinsi di hari Senin mendatang," ujar Herwan Antoni.

BACA JUGA:21 Produk Kosmetik Terbaru yang Ditarik BPOM dari Peredaran

Sementara itu, salah satu aktivis yang hadir dalam kegiatan itu, Adi Saputra menyampaikan kegiatan ini memang sangat dinanti oleh beberapa pihak. Karena dengan adanya kegiatan ini, mereka dapat secara langsung berkomunikasi dengan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan.

"Kami selaku mahasiswa menyambut baik kegiatan ini, kegiatan seperti ini memang perlu untuk dilaksanakan agar pemerintah juga dapat mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat," katanya.

Kami juga berharap dengan pemerintah Provinsi Bengkulu, agar sebelum mengambil keputusan dapat terlebih dahulu melakukan survey dengan masyarakat agar dapat mengetahui kebijakan yang sudah dilakukan. Adi juga berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut kedepannya.

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Gelar Open Turnamen Golf 2025 dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80

"Kebanyakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak melakukan survey terlebih dahulu sehingga masyarakat mengeluhkan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah," jelasnya.

 

Adrian M Yusuf

Sumber: