Audiensi Wagub Bengkulu Bersama Kanwil Kemenkumham Sumsel, Wujudkan Bengkulu Nol Persen Pelanggaran HAM
Wakil Gubernur Bengkulu Mian audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan--
BENGKULU, RBTVDISWAY.ID – Wakil Gubernur Bengkulu Mian audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan pada Rabu (6/8).
Audiensi tersebut membahas langkah-langkah strategis yang dilakukan daerah, khususnya terkait isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:14 Desa dan Kelurahan di Seluma yang Terima Mobil Ambulan Gratis dari Gubernur Helmi Hasan
Wagub Mian menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan dirinya berkomitmen kuat untuk menekan permasalahan HAM di daerah. Langkah yang dilakukan yakni dengan pendekatan yang merangkul semua pihak.
"Kami bersama Pak Gubernur Helmi Hasan akan terus konsisten menekan angka permasalahan HAM di Provinsi Bengkulu hingga menjadi nol persen. Walaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Isu-isu kekinian yang terjadi saat ini masih seputar transisi kepemimpinan. Namun, insyaAllah situasi tetap kondusif karena Pak Gubernur merangkul semua," ujar Mian.

--
BACA JUGA:Walikota Bengkulu Tawarkan Tuan Rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia
Lebih lanjut, Wagub Mian menyampaikan bahwa isu HAM kini menjadi salah satu perhatian utama, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Maka dari itu, sinergi antarlembaga menjadi sangat penting.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Hendry Marulitua, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui DPR RI telah memberikan sinyal positif untuk membentuk kantor wilayah Kemenkumham di seluruh provinsi, termasuk Bengkulu.
"Kami ditunjuk Presiden untuk menyelesaikan masalah HAM. Kita juga harus memahami aturan-aturan HAM, seperti soal unjuk rasa, pertanahan, dan agraria. Kami juga berencana membuka kantor Kanwil di seluruh provinsi. Kemarin kami diundang oleh Komisi III DPR RI, dan Ketua Komisi meminta agar Kanwil Kemenkumham dibentuk di setiap provinsi," jelas Hendry.
Dengan adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, Pemprov Bengkulu optimistis dapat mewujudkan daerah yang ramah HAM dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
BACA JUGA:Semarak HUT RI, 755 Peserta Ramaikan Turnamen Karate yang Digelar Kodim 04/07 Kota Bengkulu
Septi Widiyarti
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


