Siang Malam Kerja Tanpa Upah, Ternyata Ada Dampak Positif Kerja Paksa Zaman Penjajah Belanda dan Jepang

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Masa penjajahan Belanda, ada banyak peristiwa merugikan bagi para pribumi, salah satunya adalah kerja paksa.

Kerja paksa terjadi pada tahun 1809 dan memberikan banyak dampak pada masyarakat, baik dampak negatif atau positif.

Saat itu, sistem kerja paksa diberlakukan oleh Gubernur Hindia Belanda Marsekal Herman Willem Daendels. Ia membuat sistem kerja paksa untuk membangun Jalan Raya Pos atau jalan yang membentang dari Anyer hingga Panarukan.

BACA JUGA:Cair Lagi PKH Tahap 4, Bantuan Uang Lansia Rp600 Ribu Bisa Diambil di Kantor Pos dan Bank

Sistem kerja paksa diberlakukan dengan banyak pribumi yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut. Pribumi kerja siang dan malam. Seperti apa sistem kerja paksa yang diberlakukan Belanda saat itu? Berikut ulasannya.

Sistem kerja paksa atau kerja rodi merupakan sistem yang diberlakukan pada masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah. Selain Belanda, sebenarnya Jepang juga melakukan sistem kerja paksa yang lebih dikenal dengan nama romusha.

Pemberlakuan kerja paksa dilakukan untuk pihak penjajah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari segi ekonomi atau yang lainnya.

BACA JUGA:Kaum Hawa Pasti Suka, Ini Logam Mulia Lebih Mahal dari Emas, Tahan Banting dan Lebih Berkilau

Meski diartikan sebagai pekerjaan yang tidak mendapat upah, pada masa penjajahan Belanda sistem kerja paksa tidak selalu menggunakan tawanan, tapi juga rakyat.

Rakyat yang dipekerjakan ini akan diberikan upah meski jumlah upah tidak sesuai atau sangat sedikit.

Ini Kerja Paksa yang Dilakukan Belanda

Sebenarnya ada banyak peristiwa kerja paksa yang dilalukan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Namun, kali ini akan dijelaskan sebuah kerja paksa yang paling terkenal yaitu pada masa pemerintahan Herman Willem Deandels.

BACA JUGA:Para Wali Murid Buruan Cek Kartu KIP Anak, Bulan Ini Bantuan Uang Hingga Rp1 Juta Dicairkan Pemerintah

Herman Willem Deandels diangkat menjadi gubernur pada 1 Januari 1808 dengan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan mengatur pemerintahan Indonesia.

Sumber: