Angin Segar Bagi Buruh Indonesia, MK Putuskan PKWT Paling Lama hingga Lima Tahun

BACA JUGA:Peluang Cuan, Ini Syarat dan Cara Daftar Program Afiliasi YouTube Shopping Terbaru 2024

Dengan adanya persyaratan tertulis dalam perjanjian PKWT, hak-hak pekerja dapat terlindungi secara lebih efektif dan memungkinkan pekerja memahami secara rinci semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Petitum yang Dikabulkan

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Gugatan yang diajukan ini memuat 71 poin petitum yang terdiri dari tujuh klaster dalil utama, yaitu terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), PKWT, pekerja alih daya (outsourcing), hak cuti, upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja.

BACA JUGA:6 Cara Mudah Mengetahui WhatsApp HP di Sadap atau Tidak, Perhatikan Ciri-cirinya

Putusan MK ini disambut baik oleh para pemohon, yang merasa bahwa langkah ini adalah bentuk pengakuan terhadap hak-hak pekerja yang selama ini dianggap kurang terlindungi.

Bagi para buruh, putusan ini memberikan harapan baru dalam memperjuangkan hak mereka, terutama dalam kondisi kerja yang adil dan transparan.

Dengan adanya batasan waktu lima tahun untuk PKWT, pekerja akan memiliki perlindungan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam sistem kontrak yang berlarut-larut.

MK juga berharap bahwa putusan ini dapat mendorong perbaikan regulasi yang lebih pro-pekerja ke depan.

BACA JUGA:Sulit Dibedakan, Begini Cara Mengenali Foto Asli dan AI

Dengan batasan lima tahun, perusahaan tidak lagi bisa mempekerjakan buruh dalam sistem kontrak yang berkepanjangan, yang berpotensi mengorbankan hak-hak pekerja.

Selain itu, persyaratan tertulis dalam PKWT memberikan kejelasan dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

Putusan ini dinilai sebagai salah satu langkah maju bagi dunia perburuhan di Indonesia, menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh hak-haknya secara layak.

Sheila Silvina

Sumber: