Masyarakat Teritpu, Bukan Rp 10 Ribu tapi Segini Harga Asli Pertalite di SPBU Per Liternya

BACA JUGA:BPDPKS Buka 4.000 Kuota Beasiswa SDM Sawit Tahun 2025, Berikut Cara Daftar dan Syaratnya

Namun, pernakah sahabat Camkoha terfikirkan, apa yang akan terjadi jika subsidi ini dicabut dan Pertalite dijual sesuai harga pasar?
Dialnsir dari beberapa sumber, berikut adalah dampak besar yang mungkin terjadi.
1. Kenaikan Harga Pertalite yang Signifikan
Jika subsidi dihapus, harga Pertalite akan melonjak hingga mendekati harga keekonomiannya.
Kenaikan ini akan langsung dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor, terutama mereka yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi utama.
Kenaikan ini tidak hanya memengaruhi pemilik kendaraan, tetapi juga sektor lain yang sangat bergantung pada BBM, seperti logistik dan transportasi umum.

BACA JUGA:Ini Daftar Motor Suzuki yang Dilarang Pakai Pertalite, Kendaraanmu Salah Satunya?

2. Beban Berat pada Daya Beli Masyarakat
- Dampak pada Rumah Tangga
Masyarakat berpenghasilan rendah akan menghadapi tantangan berat karena proporsi pengeluaran untuk BBM akan meningkat tajam.
- Transportasi Umum dan Barang
Biaya operasional transportasi umum kemungkinan besar akan naik, memicu kenaikan tarif yang turut membebani penumpang. Kenaikan biaya distribusi barang juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok.

BACA JUGA:Aturan Baru dari OJK, Ini Syarat Usia Minimal Bisa Ajukan Pinjol Tahun 2025

3. Inflasi dan Stabilitas Ekonomi
BBM memainkan peran kunci dalam menentukan harga barang dan jasa. Tanpa subsidi, kenaikan harga Pertalite berpotensi memicu inflasi, yang pada akhirnya dapat menekan perekonomian masyarakat dan menantang kestabilan fiskal negara.
4. Perubahan Perilaku Konsumsi Energi
Masyarakat kemungkinan besar akan mulai mengubah kebiasaan mereka dalam mengonsumsi BBM, seperti:
- Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi
Lonjakan harga BBM bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum.
- Berpindah ke BBM Alternatif
Jika tersedia, BBM jenis lain dengan harga lebih terjangkau mungkin menjadi pilihan utama.
- Efisiensi Energi
Pengguna kendaraan mungkin lebih memperhatikan efisiensi bahan bakar untuk mengurangi biaya.

BACA JUGA:Lowongan Kerja BUMN di PT Pos Terbaru Januari 2025, Ini 2 Posisi yang Bisa Dilamar

5. Tantangan Politik dan Sosial untuk Pemerintah
Kebijakan penghapusan subsidi bisa memicu protes sosial, terutama dari kalangan yang paling terdampak.
Tekanan politik untuk mencari solusi alternatif, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi khusus untuk sektor tertentu, kemungkinan akan meningkat.
6. Peluang untuk Perubahan Positif
Di sisi lain, penghapusan subsidi dapat membuka peluang baru, seperti:
- Investasi pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi bisa dialihkan ke pengembangan energi ramah lingkungan, seperti tenaga surya atau angin.
- Peningkatan Adopsi Kendaraan Listrik
Harga BBM yang lebih tinggi bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

BACA JUGA:Ini Teknik Mancing di Sungai yang Cocok untuk Pemula, Auto Strike Terus!

Namun, bagaimana sebenarnya pola penggunaan BBM subsidi di Indonesia? Apakah subsidi ini benar-benar tepat sasaran?
Berikut adalah fakta-fakta terbaru yang perlu sahabat Camkoha ketahui:
Kuota BBM Bersubsidi di Tahun 2023
Pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, yakni.
- Pertalite (RON 90): Sebanyak 32,56 juta kiloliter (KL).
- Solar Bersubsidi: Kuota mencapai 17 juta KL.
Angka ini mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi, terutama untuk aktivitas sehari-hari seperti transportasi dan logistik.
Meski dirancang untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fakta menunjukkan bahwa distribusi BBM subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran:
- Kendaraan Pribadi
Mengonsumsi sekitar 53% dari total BBM subsidi. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan menengah ke atas.
- Sepeda Motor
Menyerap sekitar 40%, menjadikannya salah satu pengguna terbesar.
- Angkutan Umum
Hanya 3% dari total BBM subsidi digunakan oleh transportasi umum, yang mayoritas digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:BPDPKS Buka 4.000 Kuota Beasiswa SDM Sawit Tahun 2025, Berikut Cara Daftar dan Syaratnya

Untuk tahun 2025, anggaran subsidi BBM dan LPG diproyeksikan mencapai Rp 139,4 triliun, sementara subsidi listrik meningkat menjadi Rp 90,22 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan adanya kebocoran subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran ini terjadi karena distribusi yang kurang tepat sasaran, sehingga subsidi dinikmati oleh kelompok yang tidak semestinya.
Sehingga, pemerintah berencana memperketat kriteria pengguna BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan kapasitas mesin kendaraan dan aspek lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Semoga informasi ini bermanfaat, ya!

Putri Nurhidayati

Sumber: