Hasil Survei Nasional, Institusi Kejaksaan Paling Dipercaya Publik, Ini Komentar Akademisi Bengkulu

Jaksa Agung RI--
BENGKULU, RBTV.DISWAY.ID - Hasil survey nasional, Kejaksaan menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik, begini komentar salah satu akademisi asal Kota Bengkulu. Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Hal ini berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia.
BACA JUGA:Pemkab Seluma Serahkan SK Penetapan Komunitas Masyarakat Adat Serawai
Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, survei nasional dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
“Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berkaitan dengan gebrakan yang dilakukan Kejaksaan, terutama dalam pengungkapan skandal besar,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk "Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih", Senin 27 Januari 2025.
BACA JUGA:Pendaftaran TNI AD, Masih Ada Waktu, Berikut Jadwal dan Syarat Pendaftarannya
Dalam pemaparannya, Burhanuddin mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan merupakan yang tertinggi, mencapai 79 persen. Menyusul kemudian Mahkamah Konstitusi (75 persen), KPK (72 persen), Pengadilan (71 persen), juga Polri (69 persen).
Melihat hasil survey terbaru dari Indikator Politik itu, Dosen Hukum Universitas Bengkulu, Ahmad Wali menyampaikan jika memang sudah wajarlah Kejaksaan Agung mendapatkan presentase tertinggi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
BACA JUGA:Pendaftaran Universitas Pertahanan (Unhan) 2025, hanya Dibuka 1 Bulan, Ini Syaratnya
Jika dibandingkan dengan penanganan yang dilakukan KPK, bagi Ahmad hal tersebut biasa saja dalam tindak pidana korupsi. Dimana dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK hanya menonjol pada tindakan OTT yang tentunya bukan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis.
"Memang seperti operasi tangkap tangan, suap pejabat penting juga untuk diberantas, tapi itu bukan perkara yang sistematis. Sedangkan Kejaksaan dalam penanganan perkara lebih kepada pembenahan sistem penegakan hukum," jelas Ahmad Wali.
BACA JUGA:Kelebihan Unhan Dibanding Universitas Lain, Lulus Kuliah Langsung Jadi Perwira
Berbeda halnya dengan Kejaksaan Agung yang banyak dalam memberantas tindak pidana korupsi yang secara struktural dan sistematis. Tentunya tindak pidana korupsi yang ditangani melibatkan banyak orang dan keuangan negara yang besar. Disanalah intinya penanganan tindak pidana korupsi tersebut.
"Berbanding berbeda jika OTT hanya kita di fokus soal uang yang tidak begitu banyak dan tindak pidana korupsinya tidak terstruktur dan sitematis. Sedangkan dalam hal ini, Kejaksaan Agung yang terbaik dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyelamatan kerugian negara terbesar," kata Ahmad Wali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: