Lalu terkait kasus kelebihan pembayaran dan proyek, BPK menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum disiplin dalam kerapian perbendaharaan keuangan.
“Ke seluruh kepala OPD, terutama Sekretariat Dewan, memang perjalaanan dinas ini menjadi salah satu yang paling menjadi temuan BPK, dan itu memang relatif bisa ditelusuri, sehingga memang rawan terjadi,” ujar Kasatgas KPK Wilayah I Maruli Tua.
BACA JUGA:Game Roleplay Viral di TikTok, Apa Itu? Bagaimana Cara Memainkannya
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi mengatakan, saat ini yang menjadi piloting pemberantasan korupsi adalah Kabupaten Lebong dan Seluma.
Kedua kabupaten ini dipilih karena nilai monitoring terhadap 8 area penilaian mengalami penurunan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu pun siap untuk memberikan asistensi pengawasan dan pemberantasan korupsi. Sehingga nilai MCP kedua kabupaten bisa meningkat.
Temuan yang ada pun diminta agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
BACA JUGA:Ini Tips Investasi Aset Crypto Bisa Cuan Maksimal, Mari Simak Baik-baik
“Ada 2 kabupaten yakni Lebong dan Seluma, hari ini dilakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Lebong, melihat gambaran hasil MCP KPK. Sekaligus bagaimana upaya peningkatan dan pencegahan, dan termasuk juga rencana aksi itu diharapkan itu supaya nanti kedepannya ada perubahan,” kata Nandar Munadi.