• Namun jika kamu telah melanggar peraturan, kemudian datanya akan muncul. Nantinya akan tercatat waktu, lokasi, status pelanggaran, dan tipe kendaraan.
BACA JUGA:Minum Teh Setara dengan Air Putih? Seperti Ini Manfaatnya untuk Tubuh
Waspada Penipuan
Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan jika kepolisian tak pernah mengirimkan keterangan surat tilang elektronik melalui pesan WhatsApp di handphone (HP).
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab keresahan masyarakat akan maraknya penipuan lewat aplikasi WhatsApp dengan ‘file apk’ atau Application Package File.
“Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi,” kata Truno menjelaskan.
Para pelaku menggunakan cara mengirim ‘file apk’ melalui media sosial WhatsApp dan dengan menyasar pengguna ponsel yang lengah dan mengunduh ‘file apk‘ tersebut.
Truno juga meminta agar masyarakat selalu mewaspadai modus penipuan semacam itu dan masyarakat diminta jangan unduh gambar yang dikirim. Sebab jika pemilik handphone mengunduh ‘file apk’ tersebut maka pada detik yang sama pelaku penipuan akan menguasai HP tersebut dan dapat membobol berbagai informasi yang tersimpan dala HP tersebut.
“Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan dengan modus hoaks atau informasi bohong,” kata Truno beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Pulau Kemaro dan Legenda Cinta Berawal 9 Guci Berisi Emas dan Sayuran Sawi Busuk
Selanjutnya Truno menjelaskan prosedur pengiriman bukti pelanggaran yang diawali dari kerja perangkat tilang elektronik atau ETLE akan secara otomatis menangkap gambar pengendara yang terbukti melanggar aturan lalu lintas.
Kemudian media barang bukti pelanggaran itu akan dikirim ke back office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya. Petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration and identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Setelah data kendaraan teridentifikasi, petugas akan mengirimkan surat tilang ke alamat yang sesuai dengan data kendaraan.
“Surat konfirmasi langkah awal dari penindakan pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi kepemilikan kendaraannya saat terjadinya pelanggaran,” kata dia menambahkan.
Pemilik kendaraan dapat melakukan klarifikasi tentang siapa yang mengemudikan kendaraan saat tertangkap melakukan pelanggaran lalulintas, sebab sanksi pelanggaran akan diberikan pada orang yang kedapatan mengemudi dan melanggar aturan lalulintas. (tim)