“Rencana jalan tol ini sudah ada sejak lama. Pembuatannya tidak mudah, tentunya dengan berbagai pertimbangan,” ujarnya seperti dikutip dari Linggau pos.
BACA JUGA:Arwah Kucing yang Mati Kemana, Simak Penjelasan Ustadz Adi Hidayat
Setelah ruas tol Indralaya hingga Prabumulih selesai, harapannya bisa segera dilanjutkan ke Muara Enim.
“Dari Muara Enim ke Lubuklinggau lalu ke Bengkulu. Kalau alignment tidak jalan, banyak yang akan diubah," jelasnya.
Memang, jalur menuju Lubuklinggau kini bukan prioritas. Jelang Pemilu 2024, hal utama yang harus diselesaikan adalah ruas-ruas yang sudah dibangun dan sedang berjalan. Sedangkan tol menuju Lubuk Linggau belum diproses.
“Jadi mungkin akan menjadi prioritas setelah pemilu nanti,” kata Nanan, sapaan akrab SN Prana Putra Sohe.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau Asril Asri mengungkapkan komunikasi terakhir dengan Kementerian PUPR, kemungkinan kunci di Lubuklinggau akan ditinjau kembali. Kemungkinan treknya sudah berubah.
“Kalau rencananya dari Muara Enim ke Lubuklinggau, mungkin akan berubah dari Muara Enim ke Tanjung Enim, langsung ke Pulau Baai, Bengkulu,” ujar Asril Asri.
Salah satu pertimbangannya, Tanjung Enim merupakan kawasan industri, seperti halnya Pulau Baai di Bengkulu.
"Sementara Lubuk Linggau direncanakan menjadi kawasan industri," ujarnya.
Namun jika tol Bengkulu-Palembang ini melewati Musi Rawas dan Lubuklinggau makan akan ada 11 desa di Musi Rawas yang terkena imbasnya. Warga pemilik tanah dari 11 desa yang dilalui tol tersebut akan menerima uang ganti rugi lahan.
Pemerintah bakal menyiapkan uang pengganti rugi lahan warga yang dilalui tol Bengkulu-Palembang tersebut.
BACA JUGA:Arwah Kucing yang Mati Kemana, Simak Penjelasan Ustadz Adi Hidayat
Soal besaran ganti rugi tergantung luas tanah, yang harganya telah diatur oleh pemerintah. Untuk mempermudah proses ganti rugi, pemerintah mengimbau kepada warga 11 desa tersebut untuk segera melengkapi dokumen lahan yang dilalui tol.
Setiap pemilik lahan tidak akan menerima ganti rugi yang sama, namun merujuk dari kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, ada warga yang menerima uang pengganti mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.