Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
Sebetulnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan penerapan digitalisasi di semua sektor.
BACA JUGA:Banyak yang Belum Tahu, Ini Daftar Mobil yang Boleh Isi BBM Pertalite
Saya ambil contoh Simbara. Sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batubara, nikel, dan lain-lain.
Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara.
Sekarang kami juga menerapkan sistem semacam Simbara ini untuk kelapa sawit, mengingat banyak penerimaan negara yang potensial belum kita ambil dari sini.
Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan.
BACA JUGA:Tak Boleh Sembarang, Ini Daftar Mobil yang Dilarang Isi Pertalite, Apa Saja?
Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan.
Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.
Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun.
Saya melihat lesu nya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor.
Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis.
Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat.