BACA JUGA:Cek! Ini Daftar Motor yang Dilarang Isi Pertalite di SPBU, Kendaraanmu Termasuk?
Pernyataan Luhut Dibantah Jokowi dan Airlangga.
Sementara Jokowi menegaskan, Ia belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan tersebut.
"Endak, endak, endak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, (16/7/24) dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.
"Belum rapat juga," tegasnya.
Diketahui, pernyataan kala itu berawal dari respons Luhut terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024.
Ia berharap, rencana yang tengah dipersiapkan ini dapat membantu menghemat APBN sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:Terbaru, Ini Daftar Kendaraan yang Dilarang Isi BBM Pertalite di SPBU
Pernyataan Luhut soal rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 juga mendapat respons dari sejumlah menteri Jokowi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.
Airlangga mengaku, pihaknya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih akan membicarakan rencana tersebut.
"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, (10/7/24) lalu.
BACA JUGA:Pertalite akan Dihapus! Ternyata ini Alasan Kuat Pemerintah Ingin Menghapus Pertalite
Lebih lanjut, ia menyampaikan, meski pemerintah tengah membahas pengetatan BBM subsidi, tetapi tidak ada rencana harga BBM akan ikut naik.
Termasuk juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif juga menangkis pernyataan Luhut.
Ia menyebut kalau tidak ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.