NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM – Aturan BBM subsidi terbaru 2024, beli BBM dibatasi mulai Agustus, seperti ini mekanismenya.
Pemerintah kembali mengemukakan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Melansir dari Liputan6.com, langkah pembatasan BBM subsidi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi dan polusi yang dihasilkan serta mendorong peralihan dari BBM ke bioetanol. Hal tersebut dinilai dapat menghemat anggaran.
Adapun rencana pembatasan BBM subsidi ini bukan hal baru. Rencana itu telah digulirkan sekitar tahun 2022 lalu.
BACA JUGA:Hindari Isi Bensin saat Tangki Kendaraan Kosong kalau Gak Mau Rugi Besar, Ini Dampaknya
Sebelumnya, ada rencana untuk membatasi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, langkah itu perlu revisi peraturan presiden (perpres) nomor 191 tahun 2014.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan rencana pembatasan BBM subsidi. Pembatasan BBM subsidi akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024.
Pembatasan BBM subsidi disebut menjadi salah satu cara untuk memangkas konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Hal ini juga dinilai sejalan dengan peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol.
Seiring mendorong pemakaian bioetanol yang menggantikan bensin bertujuan mengurangi polusi yang mencemari udara. Luhut juga menuturkan, konteksi ini akan membuat efisensi anggaran.
Menko Luhut berharap, masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.
"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.
BACA JUGA:Jenis Mobil yang Tidak Boleh Isi Pertalite, Avanza dan Xenia Masuk?
Tak hanya itu, Menko Luhut juga menuturkan, jika pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi.
Sehingga ikut juga mengurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan, pemerintah mendorong subsidi BBM yang tepat sasaran.
Hal itu juga sebagai langkah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia yang berbeda-beda.
Selain itu, Ia menilai pengawasan pengetatan pemakaian BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.
BACA JUGA:Banyak Bank Bangkrut, Segini Batas Maksimal Uang Simpanan yang Dikembalikan ke Nasabah