Standar Euro 4 dan BBM Rendah Sulfur
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan peluncuran BBM rendah sulfur dengan standar setara Euro 4. Ini seiring dengan rencana sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran yang akan dilakukan pada 1 September 2024 mendatang.
"BBM dengan standar Euro 4 harus rendah sulfur, dan rencana ini akan diterapkan pada September," ujar Airlangga.
Kriteria Kendaraan yang Tidak Boleh Mengisi Solar Subsidi
Saat ini, pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi ini bertujuan untuk mengatur pembatasan penerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Dalam hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama pemerintah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebutkan bahwa untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite, kendaraan yang masih bisa menggunakan Pertalite adalah kendaraan dengan spesifikasi mesin di bawah 1.500 cubicle centimeter (cc) dan motor di bawah 250 cc. Untuk kendaraan yang dilarang menggunakan Solar Subsidi di antaranya adalah:
1. Kendaraan Bermotor Perseorangan (Plat Hitam) Kecuali Pick Up
Kendaraan pribadi dengan plat nomor hitam, kecuali kendaraan jenis pick up, tidak boleh menggunakan Solar Subsidi.
2. Kendaraan Dinas
Semua kendaraan dinas, baik milik pemerintah maupun instansi lainnya, dilarang mengisi Solar Subsidi.
3. Kendaraan Perkebunan dan Pertambangan
Kendaraan yang digunakan untuk perkebunan rakyat dan hasil pertambangan rakyat dengan roda lebih dari empat tidak diperbolehkan mengisi Solar Subsidi.
4. Kereta Api
Selain kereta api umum yang mengangkut penumpang dan kereta api umum barang yang mengangkut kebutuhan pokok, kereta api lainnya juga dilarang menggunakan Solar Subsidi.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa revisi Perpres 191/2014 akan memuat aturan teknis terbaru terkait kelompok masyarakat yang berhak menggunakan JBT Solar dan JBKP Pertalite.
Erika menjelaskan bahwa saat ini aturan solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat adalah sebagai berikut: