NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Selain BBM pengganti pertalite ada juga BBM baru pengganti bio solar, rendah sulfur.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan langkah pembatasan pembelian BBM subsidi, yakni Pertalite. Rencana ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum ada keputusan resmi yang diambil.
Jokowi mengungkapkan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara, khususnya di Jakarta, serta untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA:Mengenal 2 Jenis BBM Baru, Salah Satunya BBM Pengganti Pertalite
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di Jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," kata Jokowi memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 28 Agustus 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pembatasan Pertalite akan diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM, menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.
Rencananya, kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2024, setelah proses sosialisasi selesai dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan oleh masyarakat yang mampu.
Selain BBM Pengganti Pertalite Ada Juga BBM Baru Pengganti Bio Solar
pemerintah juga dikabarkan sedang bersiap untuk memproduksi BBM baru jenis solar. Melansir dari Koran Tempo, BBM baru ini diklaim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih rendah sulfur tanpa perlu mencampurnya dengan bahan bakar nabati.
Solar hijau yang bakal diproduksi ini merupakan hasil pengolahan minyak mentah menjadi BBM solar. Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar hijau ini penting untuk mewujudkan target nol emisi.
BACA JUGA:Pertamax Green 92 Disebut Jadi Pengganti BBM Pertalite, Apa Beda Keduanya?
“BBM rendah sulfur ini bagian dari upaya mendukung bahan bakar ramah lingkungan,” ucap anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, Selasa, 16 Juli 2024 lalu dikutip dari Tempo.
Adapun saat ini kandungan sulfur dalam BBM yang diproduksi Pertamina masih tinggi. Oleh karena itu, kata Saleh, apabila Indonesia ingin memproduksi solar yang sesuai dengan standar berkelanjutan, kandungan sulfurnya harus di bawah 50 part per million (ppm). Saleh menuturkan saat ini kilang Pertamina RU VI Balongan baru bisa memproduksi solar dengan kadar sulfur 50 ppm.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi Agus Cahyono menyatakan pihaknya masih mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfurnya.