Ini termasuk dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan dokumen-dokumen keperdataan lainnya.
Dengan demikian, proses ini tidak hanya melibatkan perubahan nama pada dokumen identitas, tetapi juga penyesuaian dalam berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang.
BACA JUGA:Tak Sembarangan, Begini Cara Mengganti Nama Anak Dalam Islam Menurut Buya Yahya
Dampak Hukum Mengganti Nama
Meskipun perubahan nama membawa konsekuensi hukum, hak dan kewajiban individu yang melakukan perubahan nama tetap tidak berubah.
Subjek hukum, dalam hal ini, tetap merupakan orang yang sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru.
Pengaruh Perubahan Nama
Dalam konteks hukum administrasi, dampak perubahan nama sangat nyata pada dokumen-dokumen otentik seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
Untuk orang dewasa, dampak ini meluas ke dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah sekolah, dan dokumen pendidikan terakhir.
BACA JUGA:Berapa Biaya Tes DNA di Indonesia? Segini Uang yang Perlu Disiapkan, Simak Prosedurnya
Perubahan nama memerlukan penyesuaian di berbagai dokumen resmi, yang melibatkan proses administratif untuk memastikan bahwa semua data sesuai dengan nama baru yang diakui secara hukum.
Proses ini memerlukan pembaruan di berbagai lembaga dan dokumen yang memuat identitas resmi individu tersebut.
BACA JUGA:Jangan Asal-asalan, Ini Syarat Mengganti Nama Anak Dalam Islam
Hak Mengganti Nama
Hak untuk mengganti nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Undang-undang ini mengatur berbagai alasan yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan permohonan perubahan nama, mulai dari alasan pekerjaan, penambahan nama belakang atau marga, hingga untuk mempermudah administrasi.