DKPP bertindak sebagai pengawas yang berwenang untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, menjalankan tugas mereka dengan integritas dan sesuai dengan norma etika yang berlaku.
DKPP juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait penyelenggaraan pemilu, memberikan keadilan dan memastikan transparansi dalam proses demokrasi.
BACA JUGA: Lowongan Kerja OJK 2024, Ini Jurusan yang Diperlukan, Cek Besaran Gajinya
Menurut Pasal 155 hingga Pasal 166 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki kewenangan untuk:
1. Menerima Aduan dan Laporan
DKPP berwenang untuk menerima aduan dan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Proses ini melibatkan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima.
BACA JUGA:Belum Banyak yang Tahu, Ternyata Segini Gaji Pegawai Bank Indonesia Per Bulan
2. Memanggil Pihak Terkait
DKPP dapat memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Selain itu, DKPP juga dapat memanggil pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait untuk memberikan keterangan dan dokumen atau bukti lain yang diperlukan.
BACA JUGA:Segini Gaji dan Tunjangan Anggota KPU di Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Sudah Cek?
3. Memberikan Sanksi
DKPP memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner yang dirancang untuk memperbaiki pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap kode etik.
4. Memutus Pelanggaran Kode Etik
DKPP berwenang untuk memutus pelanggaran kode etik dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait. Putusan ini harus diterapkan dengan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi.
BACA JUGA:Terbaru, Segini Gaji Pegawai BPJS Kesehatan 2024, Cek Rincian Tunjangan yang Didapat
Kewajiban DKPP