Rupanya Segini Gaji dan Fasilitas yang Diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2024

Senin 09-09-2024,18:39 WIB
Reporter : Tianzi Agustin
Editor : Agus Faizar

Kewajiban DKPP diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan meliputi:

1. Menjaga Keadilan dan Transparansi

DKPP wajib menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

2. Menegakkan Kaidah Etika

DKPP harus menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mematuhi standar etika yang tinggi.

BACA JUGA:Ini Struktur Gaji di BUMN Bulog Terbaru 2024, Ada yang Gajinya Puluhan Juta Rupiah

3. Bersikap Netral

DKPP harus bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua keputusan DKPP diambil berdasarkan fakta dan bukti, bukan kepentingan pribadi.

4. Menyampaikan Putusan

DKPP bertanggung jawab untuk menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Ini memastikan bahwa semua keputusan DKPP dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Gaji PNS Penjaga Menara Mercusuar di Indonesia Tahun 2024, Terendah Gajinya Rp 3 Jutaan

Gaji dan fasilitas yang diterima oleh anggota DKPP pada tahun 2024 mencerminkan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu di Indonesia. 

Dengan gaji yang kompetitif dan berbagai fasilitas tambahan seperti biaya perjalanan dinas, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan, anggota DKPP memiliki dukungan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. 

BACA JUGA:Daftar Gaji Perawat di Provinsi Sumatera Selatan Terbaru 2024, Daerah Mana Tertinggi?

Tugas dan wewenang DKPP yang meliputi penerimaan aduan, pemanggilan pihak terkait, pemberian sanksi, dan pemutusan pelanggaran kode etik menunjukkan peran sentral mereka dalam menjaga kualitas dan kredibilitas proses demokrasi. 

Kewajiban DKPP untuk menjaga keadilan, transparansi, dan netralitas menegaskan komitmen mereka untuk memastikan pemilu di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar etika yang tinggi.

Kategori :