Hal ini berarti bahwa distribusi BBM subsidi akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah, sehingga daerah yang kekurangan dapat mendapatkan alokasi yang lebih banyak.
Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) juga sedang melakukan pendataan kendaraan yang berhak untuk membeli BBM bersubsidi.
Djoko mengungkapkan bahwa proses ini dilakukan dengan dukungan teknologi informasi.
"Sekarang ini dimonitor di Pertamina itu jam 2 pagi ada truk mengisi (solar) 700 liter, padahal kapasitas tangkinya hanya 200 liter, ini masih belum berani ditindak karena kadang-kadang mereka dapat bekingan dari baju cokelat, baju hijau, baju putih. Mudah-mudahan pemerintah segera berani memutuskan siapa yang berhak," jelas Djoko.
Djoko Siswanto juga menjelaskan bahwa kendaraan yang berhak untuk membeli BBM bersubsidi akan diberikan kode khusus.
"Nantinya, mereka yang boleh membeli pertalite dan biosolar akan mendapat kode khusus. Djoko mengatakan QR Code itu bakal digunakan untuk setiap pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina." QR Code ini akan menjadi alat verifikasi untuk memastikan bahwa BBM subsidi hanya diperoleh oleh kendaraan yang memenuhi syarat.
Sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan dan memastikan bahwa subsidi BBM digunakan dengan tepat.
BACA JUGA:KUR BCA 2024, Bisa Diajukan Lewat Online, Syarat Mudah Limit hingga Rp 500 Juta
Seusai acara, Djoko Siswanto juga menyebutkan bahwa masih ada beberapa opsi bentuk aturan pembatasan BBM yang sedang dibahas. "Sayang, bocoran DEN tak spesifik menjelaskan berapa cubicle centimeter (CC) kendaraan yang bakal dilarang membeli pertalite cs. Djoko hanya menegaskan BBM subsidi tetap akan dijual untuk kendaraan umum."
Meskipun belum ada keputusan pasti mengenai batasan spesifik, Djoko menegaskan bahwa kendaraan pribadi mungkin akan menjadi fokus pembatasan, namun diskusi mengenai hal ini masih terus berlangsung.
Djoko Siswanto juga menambahkan, "Yang akan berubah kemungkinan kendaraan pribadi, cuma belum ada keputusannya sekarang itu. Mobil pribadi juga kan masih dalam diskusi (berapa CC yang dilarang beli BBM subsidi)."
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan pembatasan untuk kendaraan pribadi.
Diskusi ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
Selain itu, Djoko juga menyebutkan bahwa opsi bentuk aturan pembatasan BBM bisa berupa peraturan presiden (perpres) atau peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).