BACA JUGA:Kenapa Kabupaten Kepahiang Tahun Ini Tidak Ada Penerimaan CPNS dan PPPK?
Desmont menambahkan, isu ini telah memicu beragam tanggapan negatif dari masyarakat Gorontalo.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Isu pemilihan Trans Queen ini telah memicu berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak, dari berbagai lapisan masyarakat," jelas Desmont.
Ia juga meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan terus menjaga kedamaian di Gorontalo.
BACA JUGA:Contoh Soal dan Kunci Jawaban Tes Karakteristik Pribadi (TKP) CPNS 2024
Penolakan dari Masyarakat
Kabar tentang rencana pelaksanaan Pemilihan Trans Queen di Gorontalo memicu penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satu yang menolak keras adalah Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Gorontalo.
Dalam sebuah pernyataan sikap resmi, mereka menyatakan secara tegas menolak acara tersebut yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal Gorontalo.
Surat pernyataan sikap resmi ini ditandatangani oleh Ketua KAHMI Kota Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki, dan Sekretaris, Noldi.
Dalam pernyataan tersebut, KAHMI Gorontalo menggarisbawahi sejumlah poin utama yang menjadi dasar penolakan mereka terhadap pelaksanaan Pemilihan Trans Queen di Gorontalo.
BACA JUGA:Update Kasus PPPK Langkat, Hasil Gelar Perkara Tetapkan Tiga Tersangka Tambahan
Pernyataan Sikap KAHMI Kota Gorontalo
1. Kebebasan Berserikat dan Berbudaya
KAHMI mengakui bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.