Masalah muncul ketika daerah-daerah yang menerima TKD besar, terutama yang mencapai 90 persen, justru menggunakan sebagian besar anggarannya untuk belanja pegawai.
Bahkan, di beberapa daerah, hingga 60 persen dari TKD digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.
Akibatnya, pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat lainnya, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan, menjadi sangat terbatas.
BACA JUGA:Haduh! Tetangga Ini Nekat Lakukan Aksi Perusakan Mobil hingga Cat Mengelupas, Apa Pemicunya?
Alasan di Balik Pengeluaran Besar untuk Belanja Pegawai
Ada beberapa alasan mengapa beberapa daerah memilih untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk belanja pegawai.
Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya para PNS, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang lebih besar, pemerintah daerah berharap PNS akan lebih banyak membelanjakan uang mereka di wilayah tersebut, sehingga ekonomi daerah bisa tumbuh.
BACA JUGA:Ini Kalimat Terakhir Letkol Untung Sebelum Dihukum Tembak, Dalang G30S PKI
Namun, di balik itu, ada juga alasan politis. PNS adalah salah satu kelompok pemilih yang signifikan dalam pilkada.
Kepala daerah yang memberikan tunjangan dan bonus besar kepada PNS dapat meraih dukungan dari mereka dalam pemilihan selanjutnya.
Dengan demikian, alokasi anggaran yang besar untuk belanja pegawai bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kepentingan politik.
Lima provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, tercatat memiliki anggaran belanja pegawai tertinggi.
BACA JUGA:6 Fakta Letkol Untung, Sosok yang Disebut Pemimpin Pasukan G30S PKI
Meskipun gaji dan tunjangan PNS penting untuk menjaga kesejahteraan mereka, alokasi anggaran yang terlalu besar untuk belanja pegawai dapat menghambat pembangunan di sektor lain yang juga penting bagi masyarakat.
(Sheila Silvina)