BENGKULU, RBTVDISWAY.ID – Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang di Provinsi Bengkulu saat ini berada pada angka 20 persen.
Tidak ingin jumlahnya terus meningkat, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting.
BACA JUGA:Razia Kendaraan Dinas Pemprov Bengkulu, Siap-siap Bakal Ditempel Stiker
Wakil Gubernur Mian, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bengkulu, dalam rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota menyampaikan bahwa masih rendahnya indikator intervensi spesifik menjadi salah satu penyebab utama.
Di antaranya adalah remaja putri yang belum mendapatkan skrining kesehatan, bayi usia di bawah enam bulan yang belum menerima ASI eksklusif, serta masih rendahnya angka pemantauan pertumbuhan balita.
Selain itu, juga masih ditemukan desa-desa yang belum bebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS).
BACA JUGA:Jamin Pola Hidup Sehat, Program Makan Bergizi Gratis Hadir di Bengkulu Utara
Terkait hal ini, Mian menekankan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dengan seluruh kabupaten/kota. Tujuannya agar angka prevalensi stunting di Bengkulu dapat ditekan hingga mencapai satu digit.
Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan tangguh, serta sejalan dengan peningkatan pendapatan keluarga sebagai bagian dari upaya mencegah stunting.
“Tim semua sudah sepakat, tiga tahun ke depan dengan intervensi anggaran, kemudian pendataan keluarga yang aktual dan faktual tahun 2024–2025, intervensi kerja untuk rakyat kita usahakan. Insyaallah angka stunting di Provinsi Bengkulu kita harapkan menurun satu digit,” ujar Mian, Wakil Gubernur Bengkulu.
BACA JUGA:Kejati Bengkulu Teken Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Daerah 2025
Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, menyatakan bahwa komitmen bersama ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan angka stunting, tetapi juga diharapkan mampu berdampak pada pengentasan kemiskinan.
“Dari komitmen ini, diharap tidak hanya berdampak pada penurunan stunting, namun sekaligus pengentasan kemiskinan,” ujar Yuliswani, Kepala Baperinda Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, anggaran untuk program pencegahan stunting telah dialokasikan melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana. Dari pagu sebesar Rp42 miliar, baru direalisasikan sebesar 17 persen atau sekitar Rp7 miliar.
Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik di bidang kesehatan, dari pagu sebesar Rp186 miliar, baru direalisasikan sebesar 16 persen atau sekitar Rp32 miliar.