Tidak Sia-sia, Ini Deretan Daftar Caleg Artis yang Berhasil Lolos ke Senayan, Selamat!

Hal ini akan berbeda dengan DPD yang telah ditetapkan batas minimum perolehan suara agar lolos, seorang calon anggota DPR RI tidak serta merta menjadi anggota legislatif walaupun meraih suara terbanyak.

Hal ini mengingat terdapat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. 

BACA JUGA:Intip Jadwal Libur Lebaran 2024, Bakal Lebih Panjang Banyak Long Weekend

Setelah lolos parliamentary threshold, suara partai baru dapat dikonversi menjadi kursi dengan metode Sainte Lague.

Penghitungan jumlah kursi DPR dan DPRD menggunakan metode Sainte Lague telah diterapkan pada Pemilu 2019 lalu dengan tetap menerapkan sistem proporsional terbuka.   

BACA JUGA:Pahami Tugas Pokok dan Fungsi RT/RW Terbaru, Bukan Cuma Mengurus Fasilitas Masyarakat

Metode ini diperkenalkan oleh matematikawan Prancis André Sainte-Laguë pada 1910. Metode ini menggunakan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya. 

Sementara itu, berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2014, DPR mempunyai 3 fungsi yakni sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan.

BACA JUGA:Cara Pinjam Uang di KUR BCA 2024, Plafon Pinjaman Rp75 Juta Bisa Secara Online

Setiap fungsi mempunyai tugas dan wewenang yang menjadi acuan dalam menjalani jabatan. Berikut ini penjelasannya:

1. Fungsi Legislasi

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau pun DPD.
5. Menetapkan UU bersama dengan presiden.
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

BACA JUGA:Jangan Lari untuk Hindari Galbay, Ini Ada 5 Solusi Tidak Bisa Bayar Pinjol Legal

2. Fungsi Anggaran

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan presiden).
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

BACA JUGA:Kredit Honda Brio DP 30 Persen, Mobil LCGC Anak Muda yang Dibekali Dapur Pacu SOHC 1.2L Plus 5 Spek Unggulan

3. Fungsi Pengawasan

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Sumber: