Terbentur Ganti Rugi Lahan, Pembangunan Gardu Induk Bintuhan Terancam Dihentikan

KAUR, RBTVCAMKOHA.COM - Rencana pengoperasian Gardu Induk (GI) Bintuhan yang ditargetkan akhir 2023 sudah bisa difungsikan, hingga saat ini masih terbentur besaran ganti rugi di 75 tapak SUTT.

BACA JUGA:Soal Tambak Udang, DPRD Seluma segera Panggil Perusahaan dan Dinas Perikanan

Diketahui pembangunan tapak menara SUTT 150 KV Manna - Bintuhan ini, berkisar 203 tapak dari GI Manna menuju GI Bintuhan.

Untuk di Kabupaten Kaur yang memiliki 120 titik Tapak menara SUTT hingga saat ini baru 45 tapak yang dibebaskan. Sementara 75 lagi masih belum terselesaikan ganti ruginya. 

BACA JUGA:1.062 Lulusan SMA Sederajat Diterima Kuliah di UNIB Jalur SNBP, Peserta yang Lulus Wajib Lakukan Ini

"Hal ini masih ada warga kita yang menolak atau belum menerima besaran ganti rugi pembangunan tapak tower," kata Bupati Kaur Lismidianto

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaur menilai besaran ganti rugi sebagai kompensasi kepada masyarakat sudah berdasarkan kajian lembaga Independen Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

BACA JUGA:Usil atau Sengaja? Dagangan Bibit Bunga dan Buah Bapak Ini Diracuni Orang

Disisi lain, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan Eko Rahmiko mengatakan, kendala yang dialami beragam seperti tidak menerima hasil perhitungan Appraisal atau Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), ada juga saat sosialisasi warga tidak hadir sehingga pemilik lahan belum bisa ditemui dan masih ada yang dalam kendala sengketa.

"Di Kaur itu, ada 75 tapak, karena 1 tapak milik pemda jadi tidak ada kendala. namun yang 74 tapak ini beragam kendalanya yang perlu diselesaikan," ujar Eko. 

BACA JUGA:LKPJ Tahun 2022 Diserahkan, Minggu Depan DPRD Seluma Agendakan Pembahasan

Disisi lain, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat safari ramadhan di Kabupaten Kaur mengatakan, jika permasalahan listrik khususnya pembangunan SUTT di Kabupaten Kaur tahun 2024 tidak terselesaikan bukan tidak mungkin pengerjaan ini terhenti. Sehingga program stabilitas aliran listrik di setiap daerah tidak tercapai dan masyarakat banyak akan dirugikan.

"Pekerjaan ini punya tegang waktu, sehingga nantinya jika 2024 masih belum rampung. Bukan tidak mungkin pekerjaan ini dihentikan," ucap Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu saat Safari Ramadhan, Sabtu (25/3).

BACA JUGA:BPOM Kembali Keliling Cek Jajanan Puasa, Berikut Hasilnya

Sumber: