Panglima TNI Minta Tukin Prajurit Dinaikan Jadi 80 Persen, MenPAN-RB Siap Kabulkan

Hal ini mencakup peningkatan efisiensi kerja, penghapusan tumpang tindih tugas, serta reformasi birokrasi di internal TNI.

Perbaikan Sistem Kerja dan Tumpang Tindih Jabatan

Azwar Anas juga menyoroti adanya tumpang tindih jabatan di lingkungan TNI yang perlu dihapus agar kenaikan tukin bisa segera terealisasi.

“Ada perbaikan sistem kerja yang harus dilakukan untuk efisiensi, termasuk penghapusan tumpang tindih jabatan. Ini sudah dilakukan oleh TNI, jadi diharapkan tidak lama lagi kenaikan tukin bisa diusulkan dan segera diproses,” ujarnya.

Selain itu, percepatan program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di masyarakat juga menjadi salah satu fokus yang harus dilaksanakan TNI.

BACA JUGA:Apa Itu Apoteker Industri? Segini Gaji yang Diterimanya per Bulan

Azwar Anas menjelaskan bahwa program ini nantinya akan meningkatkan poin reformasi birokrasi (RB) bagi TNI, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan terkait kenaikan tukin.

Belanja di E-Katalog sebagai Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi

Dalam upaya mendorong reformasi birokrasi, Azwar Anas juga meminta agar TNI lebih banyak melakukan belanja melalui e-katalog milik pemerintah. Langkah ini dinilai dapat membantu meningkatkan penilaian reformasi birokrasi di lingkungan TNI.

“Termasuk belanja-belanja TNI melalui e-katalog harus lebih banyak, karena data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) langsung terhubung dengan penilaian reformasi birokrasi. Ini merupakan arahan Presiden untuk meningkatkan belanja di e-katalog, sehingga semakin tinggi belanja TNI di e-katalog, maka penilaian reformasi birokrasi juga akan semakin baik,” ujar Azwar Anas.

 Sheila Silvina

Sumber: