Ajang Pemilihan Trans Queen 2024 Tuai Gejolak di Masyarakat, Polda Gorontalo Gerak Cepat Panggil Semua Pihak

1. Kebebasan Berserikat dan Berbudaya  

KAHMI mengakui bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. 

Namun, mereka menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi budaya dan agama, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek tersebut guna menghindari konflik sosial di masyarakat.

BACA JUGA:Ini Passing Grade atau Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2024 untuk Semua Formasi

2. Penolakan Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Lokal  

Penolakan terhadap kegiatan yang melibatkan komunitas LGBT di Gorontalo didasarkan pada ajaran agama dan etika moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Falsafah adat

"Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah" menjadi landasan utama masyarakat Gorontalo dalam menolak segala bentuk kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

BACA JUGA:Viral! Diiming-imingi Uang, Aplikasi XFA AI Diduga Menipu, Sederet Korban Mulai Buka Suara di Medsos

3. Himbauan untuk Tidak Menyebarkan Paham LGBT  

KAHMI menghimbau agar para pelaku LGBT dan pendukungnya tidak menyebarkan ideologi atau perilaku yang berkaitan dengan LGBT, baik melalui kegiatan publik maupun dalam konteks kebebasan berekspresi.

Mereka menilai penyebaran ideologi ini dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

BACA JUGA:Mau Ajukan KUR Mandiri 2024, Simak Cara dan Syarat Pengajuan, Solusi Tambahan Modal Kerja

4. Menjaga Harmoni Sosial  

Masyarakat Gorontalo diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif atau anarkis terhadap komunitas LGBT.

Sebaliknya, mereka diminta untuk menyerahkan penanganan masalah ini kepada pihak berwenang, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, demi menjaga kedamaian dan kerukunan di masyarakat.

Sumber: