Tanggapan Pemerintah Selandia Baru, Warga Negaranya Bebas Pasca 18 Bulan Disandera KKB Papua
Tanngapan pemerintah Selandia Baru pasca warganya bebas dari penyanderaan--
Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno, menjelaskan bahwa Kapten Mehrtens berhasil dijemput oleh tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga.
Setelah itu, Mehrtens segera diterbangkan menuju Markas Brimob Batalyon B di Timika untuk menjalani pemeriksaan medis dan pemulihan kondisi psikologis.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setelah masa penyanderaan yang panjang, kondisi kesehatannya tetap dalam keadaan baik dan stabil.
Pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan medis, akan diadakan konferensi pers di Markas Brimob Timika untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses pembebasan ini.
BACA JUGA:Pesawat Ini Jatuh di Jalan Tol yang Sedang Sibuk, Bagaimana Nasib Pilotnya?
Wakapolda Papua sekaligus Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhan, juga menegaskan bahwa kondisi fisik Kapten Mehrtens dalam keadaan sehat setelah dibebaskan.
Ini tentu menjadi kabar baik bagi pemerintah Selandia Baru dan keluarga yang menunggu kepulangan pilot tersebut.
Sebelum pembebasan ini terjadi, Kapten Mehrtens harus menjalani penyanderaan selama lebih dari 1,5 tahun oleh kelompok yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Penyanderaan tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia.
BACA JUGA:Ini Jurusan Kuliah yang Bisa Kerja di Bandara selain Menjadi Pilot, Apa saja?
Dalam video yang dirilis oleh TPNPB-OPM pada awal penyanderaan, kelompok tersebut menyampaikan alasan mereka menyandera Kapten Mehrtens.
Salah seorang anggota TPNPB-OPM dalam video tersebut menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai respons atas ketidakpedulian internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Papua.
"Kami tangkap pilot ini dari Paro karena TNI tidak pernah mengakui Papua merdeka. Kami ingin semua negara membuka mata untuk kemerdekaan Papua," ujar anggota kelompok tersebut.
Mereka juga menyatakan kekecewaan bahwa negara-negara asing hanya peduli terhadap kekayaan alam Papua, seperti tambang Freeport, namun tidak memedulikan nasib masyarakat Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: