5 Orang Ini Tuai Kontroversi Pasca Dilantik, Waketum Gerindra Sebut Presiden Akan Ambil Langkah Ini

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal peristiwa 1998 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Yusril merasa pernyataannya disalahpahami, sebab dia mengklaim tidak terlalu mendengar pernyataan wartawan.

"Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide atau kah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Yusril menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah-pemerintah terdahulu soal peristiwa 98. Begitu juga dengan pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui pelanggaran HAM berat pada 1998.

BACA JUGA:Diduga Keroyok Pengendara Motor Tanpa Sebab, 11 Pelajar Ini Ditangkap Polisi

3. Gelar doktor honoris causa Raffi Ahmad

Protokol Istana Kepresidenan membacakan gelar doktor honoris causa Raffi Ahmad dalam pelantikannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto.

Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Surat Keputusan Presiden soal pengangkatan Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Nanik membacakan Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad, nama lengkap Raffi.

BACA JUGA:Jaksa Sahabat Anak, Kajari Rejang Lebong Sambangi Tiga Anak Korban Kekerasan Seksual

4. Natalius Pigai dan Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menimbulkan kehebohan setelah mengungkapkan keinginannya agar kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. 
Saat ini, Kementerian HAM hanya memiliki anggaran Rp 64 miliar, yang dinilai Pigai tidak cukup untuk mewujudkan visi pemerintah dalam membangun HAM di Indonesia.

Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo memiliki misi besar, sehingga membutuhkan dana yang memadai. 
Dia menyebut bahwa tanpa anggaran yang memadai, kinerja kementeriannya tidak akan mampu memenuhi visi dan misi Presiden Prabowo dalam bidang HAM.

Pigai mengklaim telah membicarakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta menteri keuangan.
“Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

BACA JUGA:La Nina Oktober 2024 - Maret 2025, Berikut Prakiraan Musim Hujan 2024-2025

5. Giring Ganesha

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha turut menjadi sorotan terkait penggunaan tata bahasa. Sebuah keterangan foto dalam unggahan di media sosialnya dianggap kurang pas dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI.

Sumber: