Resmi Jadi Anggota BRICS, Apa Keuntungannya Bagi Indonesia?

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM- Menimbang keuntungan dan risiko bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, yuk pahami keduannya.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi besar yang memainkan peranan penting dalam perekonomian global. 

Pengumuman resmi ini disampaikan oleh pemerintah Brasil pada Senin (06/01) yang menegaskan bahwa seluruh negara anggota telah sepakat menjadikan Indonesia sebagai anggota tetap.

Langkah ini diyakini membawa dampak signifikan terhadap posisi strategis Indonesia di kancah global.

BACA JUGA:Ini Bank Menyediakan KPR Rumah untuk PPPK 2025, Peluang Emas Memiliki Hunian Idaman

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, keanggotaan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar internasional, menarik lebih banyak investasi, dan memanfaatkan kemajuan teknologi dari negara-negara anggota lainnya.

Selain itu, BRICS juga memberikan platform untuk memperluas pengaruh diplomatik dan menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara berkembang lainnya. 

Namun, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS juga membawa sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dengan baik.

Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.

BACA JUGA:Besaran Gaji Perawat 2025, Yuk Ketahui Nominalnya, Lengkap Bonus dan Tunjangan

Indonesia pada KTT BRICS 2023 menyatakan minat untuk menjadi anggota penuh. Namun, proses penerimaannya tertunda karena pemilihan umum (pemilu) di RI pada 2024, demikian menurut SCMP.

Pada KTT BRICS Oktober 2024, Rusia selaku ketua kemudian memperkenalkan kategori "negara mitra". Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, status itu diminati oleh sekitar 30 negara.

Belasan negara akhirnya diterima sebagai negara mitra BRICS, di antaranya Bolivia, Malaysia, Indonesia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, dan Vietnam.

Juru bicara pemerintah Brasil mengatakan bahwa tak lama setelah itu, proses penerimaan Indonesia sebagai anggota tetap pun dilanjutkan, tepatnya setelah pemerintahan baru Indonesia dibentuk di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pada Oktober.

Sumber: