ASN DPRD Provinsi Bengkulu Ramai-ramai ke Polda, Ada Apa?

BENGKULU, RBTV.DISWAY.ID - ASN DPRD Provinsi Bengkulu ramai-ramai ke Polda, ada apa? Kedatangan sejumlah ASN DPRD Provinsi Bengkulu ini terpantau pada Selasa (8/4) sore.

Aflin salah satu perwakilan ASN DPRD Provinsi saat dikonfirmasi menyampaikan jika kedatangan mereka ke Polda Bengkulu untuk melakukan koordinasi terkati uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang belum dibayarkan.

Penuturan Aflin, setidaknya ada 80 orang lebih ASN di DPRD Provinsi Bengkulu yang menjadi korban karena dana SPPD belum kunjung diterima, sementara dana SPPD itu sudah diterima oleh pihak bendahara.

BACA JUGA:Berkali-kali Makam Nabi Muhammad akan Dicuri, Aksi Pelaku Gagal dengan Cara yang Luar Biasa

Dana SPPD sebesar Rp 3 miliar itu disampaikan Aflin belum diterima mereka sejak bulan Mei 2024 lalu. Berdasarkan hasil dari koordinasi, pihaknya masih menunggu keputusan dari penyidik terkait aduan SPPD yang belum dibayarkan tersebut akan diproses atau tidak.

"Untuk hari ini kita koordinasi dulu dengan penyidik terkait dengan permasalahan yang kami hadapi, semoga besok ada titik terang apakah akan ditindak lanjuti atau tidak," jelasnya Aflin seusai melakukan koordinasi.

BACA JUGA:Lulus jadi PNS, Ini Rekomendasi Sekolah Kedinasan untuk Lulusan IPA Tahun 2025

Kedatangan para ASN ke Polda Bengkulu ini karena tidak ada kejelasan kapan SPPD tersebut dibayarkan, padahal sebelumnya sudah ada wacana akan dibayarkan tanggal 31 Januari 2025 lalu. 

Kemudian wacana tersebut mundur hingga tanggal 24 Maret 2025, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan. Oleh karenanya ASN DPRD provinsi yang terdampak SPPD tidak dibayarkan sepakat membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

"Dari tahun 2024 lalu hingga saat ini belum ada kejelasan terkait dengan SPPD," singkatnya.

BACA JUGA:Rekayasa Lalu Lintas Acara Makan Akbar Bersama Willie Salim dan Ustad Derry Sulaiman di Bengkulu

Penjelasan Aflin, untuk jumlah dana SPPD yang mereka terima jika bertugas ke luar daerah sekitar Rp 6-7 juta, sedangkan untuk SPPD dalam daerah menerima Rp 3 juta per-orang.

Sumber: