Sistem Pemilu Indonesia Berubah Lagi, Pemilihan DPRD Diserentakan dengan Pilkada

NASIONAL, RBTVDISWAY.ID – Sistem pemilihan umun di Indonesia barubah lagi. Perubahan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK memisahkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah mulai 2029. 

Artinya, pemilu nasional hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden. 

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Keputusan MK ini tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

BACA JUGA:Sufmi Dasco Cerita ke Dahlan Iskan Soal Kematian Pendaki Asal Brasil, DPR akan Panggil Basarnas

Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan, Mahkamah mempertimbangkan pembentuk undang-undang yang belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Lanjutnya, MK melihat DPR maupun pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan Pemilu.

"Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional," ujar Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). 

Waktu Pencoblosan Di samping itu, Saldi menjelaskan, MK tidak bisa menentukan secara spesifik waktu pelaksanaan pemilu nasional dengan daerah. 

BACA JUGA: Kerap Dikaitkan dengan Malam Satu Suro, Ini Ciri-ciri Orang yang Termasuk Weton Tulang Wangi

Namun, MK mengusulkan pilkada dan pileg DPRD dapat digelar paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR/DPD dan presiden/wakil presiden. 

"Menurut Mahkamah, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota," ujar Saldi.

Pertimbangan Pemisahan Pemilu

Sumber: