Karena banyak kapal di masa lalu mengangkut muatan berharga sebagai bagian dari perdagangan internasional atau sebagai harta benda pribadi, harta karun kapal tenggelam sering kali menjadi sasaran para pemburu harta karun dan menjadi fokus eksplorasi arkeologis.
Konvensi Hukum Laut PBB
Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) adalah kerangka kerja hukum internasional yang penting dalam menangani masalah kepemilikan harta karun kapal tenggelam.
UNCLOS mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas, zona ekonomi eksklusif, dan kontinental shelf.
Menurut UNCLOS, kepemilikan harta karun kapal tenggelam terletak pada kedaulatan negara yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat kapal tersebut tenggelam.
Namun, UNCLOS juga mengakui prinsip kedaulatan negara-negara di laut lepas dan zona internasional, yang dapat mempengaruhi kepemilikan harta karun.
BACA JUGA:Teka-teki Harta Karun Peninggalan Soekarno yang Belum Ditemukan, Benarkah Adanya?
Prinsip "Salvage" (Penyelamatan)
Prinsip "salvage" adalah prinsip hukum laut yang mengatur upaya penyelamatan kapal dan harta karun yang tenggelam.
Menurut prinsip ini, pihak yang berhasil menyelamatkan kapal atau harta karunnya memiliki hak untuk menerima imbalan atau kompensasi yang sesuai, yang dikenal sebagai "salvage award." Namun, imbalan tersebut harus wajar dan adil.
Perselisihan tentang kepemilikan harta karun kapal tenggelam sering kali muncul antara negara-negara yang memiliki klaim atas wilayah tempat kapal tersebut tenggelam, negara asal kapal, dan pihak-pihak yang melakukan penemuan atau penyelamatan.
BACA JUGA:Bikin Heboh Dunia, Berikut Fakta Mengenai Teka-teki Harta Karun Soekarno di Bank Swiss
Perselisihan semacam ini dapat menjadi kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum internasional, termasuk hukum laut, hukum kepemilikan, dan hukum kontrak.
Di Indonesia sendiri, dalam pemanfaatan hasil ekplorasi harta karun bawah laut dapat dinyatakan sebagai cagar budaya milik negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menerangkan bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.
BACA JUGA:Tidak Turun ke Medan Peperangan, Ini Alasan R.A Kartini Diangkat Menjadi Pahlawan Nasional
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut mengingat permasalahan mengenai klaim status kepemilikan atas bangkai kapal dan muatannya ini merupakan hal yang serius yang harus disoroti oleh hukum internasional, serta Salvage Convention 1989 yang merupakan konvensi yang telah ada sejak 1989 lalu seharusnya dapat dibedah dan ditemukan peraturan konkrit nya mengenai status kepemilikan bangkai kapal dan muatannya yang ditemukan di perairan internasional.