Namun, jika ormas-ormas keagamaan yang bersangkutan tidak mengambil penawaran IUP, lahan tambang tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah dan selanjutnya akan dilelang.
BACA JUGA:Masa Kerja Pantarlih Pilkada 2024 Berapa Lama? Ini Aturannya, Simak Tugasnya dari KPU
"(Jika ormas menolak) ya kembali kepada negara, kita berlakukan sebagaimana aturan induknya. Dilelang, jika ormas yang bersangkutan tidak mau ambil," jelas Arifin.
Kebijakan dan Dasar Hukum
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa-jasa ormas keagamaan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
BACA JUGA:Waw! Ini Daftar Investor IKN Kelas Kakap Asing hingga Lokal, Ada Siapa Saja?
"Dalam pandangan kami dan atas arahan bapak Presiden, kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya," ungkap Bahlil.
Kontroversi dan Respons Beragam
Meskipun kebijakan ini memiliki niat baik, Bahlil mengaku menghadapi banyak protes terkait pemberian IUP, baik dari pihak yang sebelumnya mengkritik bahwa izin hanya diberikan kepada konglomerat dan asing, maupun dari mereka yang kini memprotes pemberian izin kepada ormas keagamaan.
"Sekarang kita mau kasih ke organisasi keagamaan ribut pula. Maunya apa sih?" kata Bahlil dalam konferensi pers tersebut.
Sikap Ormas Keagamaan
Tanggapan dari ormas keagamaan bervariasi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi ormas pertama yang langsung mengajukan permohonan izin tambang.
BACA JUGA:Berapa Gaji Pantarlih Pilkada 2024? Segini Nominalnya yang Ditetapkan KPU RI
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa pihaknya siap mengelola usaha pertambangan yang akan diberikan oleh pemerintah.
"Ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara," ujar Gus Yahya.