Dwikorita menekankan bahwa isu megathrust bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi topik yang sudah lama dibicarakan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendorong tindakan mitigasi, yaitu upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi.
"Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yang sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk 'ayo, tidak hanya ngomong saja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),'" ujar Dwikorita. "Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan," tambahnya.
BACA JUGA:Heboh, Soal Erina Gudono Bau Ketiak, Shania: Ini Fakta!
Untuk menghadapi potensi gempa megathrust, BMKG telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Langkah pertama adalah dengan menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami yang dikenal dengan nama InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) yang dipasang menghadap ke zona-zona megathrust.
Dwikorita menjelaskan bahwa sistem peringatan dini ini sengaja dipasang untuk menghadapi potensi gempa megathrust, sehingga masyarakat dapat diberikan peringatan secepat mungkin jika ada tanda-tanda akan terjadinya gempa besar.
Selain pemasangan sensor, BMKG juga melakukan edukasi kepada masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional.
BACA JUGA:Passing Grade CPNS 2024 Jalur Umum dan Khusus, Segini Target Nilai untuk Lolos
Salah satu bentuk edukasi ini adalah dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan shelter tsunami.
BMKG juga bekerja sama dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, sebuah komunitas internasional yang bertujuan untuk mengedukasi 25 negara di sekitar Samudra Hindia mengenai cara menghadapi gempa dan tsunami.
"Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami," kata Dwikorita.
Edukasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah siap menghadapi kemungkinan terburuk.
BACA JUGA:Warga Mulai Kekeringan, Permintaan Sumur Bor Meningkat, Ini Harga Jasa Pemasangan Sumur Bor Terbaru
Langkah ketiga yang diambil oleh BMKG adalah dengan mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.
Dwikorita menjelaskan bahwa sirene peringatan tsunami yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, perlu dipelihara dengan baik agar dapat berfungsi saat dibutuhkan.
"Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada," ungkapnya.