Dugaan Aktor Intelektual Lain
LBH Medan mencurigai bahwa masih ada aktor intelektual lain yang berperan dalam seleksi PPPK Langkat tahun 2023.
Mereka menduga bahwa selain para pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengaturan kecurangan ini.
"Oleh karena itu, LBH secara tegas meminta kepada Polda Sumut untuk mengungkap siapa saja aktor-aktor lainnya yang mungkin terlibat dalam skandal ini," ujar Irvan Saputra.
Menurut LBH Medan, penetapan tersangka terhadap Kadis Pendidikan dan Kepala BKD Langkat sudah membuktikan bahwa kecurangan dalam proses seleksi PPPK Langkat tahun 2023 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
BACA JUGA:Ini Jenis Kendaraan yang Masih Bisa Beli Pertalite, Cek Kendaraanmu
Hal ini tentu saja sangat merugikan ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat yang berharap bisa mendapatkan kesempatan menjadi PPPK secara jujur dan adil.
Tuntutan dan Harapan Korban
Kasus dugaan kecurangan seleksi PPPK Langkat ini dinilai melanggar berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta sejumlah peraturan lain seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023.
LBH Medan menilai bahwa pelanggaran ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
BACA JUGA:Cara Lihat Jumlah Pelamar CPNS 2024 Per Instansi, Berdasarkan Data Terbaru dari BKN
Dengan adanya penetapan tersangka baru ini, para korban, terutama guru honorer yang menjadi pihak dirugikan, berharap agar proses hukum dapat berjalan cepat dan transparan.
Mereka menginginkan keadilan ditegakkan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan ini segera dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus korupsi dalam rekrutmen PPPK di Kabupaten Langkat terus berkembang dengan penetapan tiga tersangka tambahan oleh Polda Sumut.