NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, pejabat yang ditangkap yakni seorang Pj Walikota.
Penjabat Walikota yang diamankan KPK ini Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Untuk diketahui, Risnandar baru menjabat sekitar enam bulan sebagai Pj Walikota Pekanbaru.
"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
BACA JUGA:Tak Serentak, Ini 3 Wilayah yang Masuk Puncak Musim Hujan Desember 2024
Mengutip dari detikSumut, pada Senin malam, mereka yang terkena OTT KPK di wilayah Provinsi Riau itu dibawa ke Mapolresta Pekanbaru. Di Mapolresta, mereka langsung menjalani pemeriksaan awal. Salah satu yang ikut dibawa ke Mapolresta adalah Risnandar.
Penyidik KPK membawa Risnandar ke Mapolresta Pekanbaru sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Setelah Risnandar tiba, pintu penjagaan di Polresta Pekanbaru menjadi lebih ketat. Pagar utama ditutup dan dijaga ketat, tamu yang tak berkepentingan dilarang masuk.
BACA JUGA:Rincian Dana Desa Kabupaten Ngawi 2025, Banyak Desa yang Terima Anggaran di Bawah Rp 1 Miliar
Risnandar baru enam bulan menjabat jadi Pj Walikota Pekanbaru. Dia dilantik pada 22 Mei lalu.
Selain Pj Walikota, Risnandar menjabat sebagai Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Risnandar lahir di Luwuk, 6 Juli 1964. Dia menjabat Pj Walikota menggantikan Pj sebelumnya, Muflihun.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat mengonfirmasi giat OTT di Pekanbaru itu mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan 1x24 jam sebelum memberi rincian lebih lanjut.
"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," kata Ghufron.
KPK Ganti Istilah OTT
Penangkapan terhadap Pj Walikota ini berbarengan dengan polemik OTT yang sekarang sedang banyak disorot.
Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander membantah anggapan publik bahwa lembaganya akan meniadakan operasi tangkap tangan atau biasa dikenal dengan OTT.