Cara Mengecek LHKPN untuk Melihat Harta Kekayaan Pejabat di Indonesia Lewat Smartphone

Nantinya, hasil verifikasi akan disampaikan kepada penyelenggara negara paling lambat 60 hari kerja sejak LHKPN disampaikan. Jika LHKPN dinilai belum lengkap, nantinya KPK akan menginformasikan bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.
Adapun waktu yang diberikan untuk perbaikan atau melengkapi LHKPN ini adalah 30 hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

BACA JUGA:Usaha Salon di Kediri ini Makin Cuan Sejak Mendapatkan Pemberdayaan BRI dan Bergabung Menjadi AgenBRILink

Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan penyelenggara negara tidak juga memenuhi kewajibannya atau tidak kunjung melengkap atau memperbaiki laporan, penyelenggara negara tersebut dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Sanksi terkait Pelaporan LHKPN

Kemudian, jika tidak menyampaikan LHKPN, penyelenggara negara dapat diberikan sanksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK 2/2020 yang menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:3 Perusahaan Jepang Kunjungi Bengkulu, Tingkatkan SDM

Tidak hanya bagi yang tidak melaporkan, sanksi dapat dikenakan pada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar, baik keliru atau daftar kekayaan yang dimasukkan tidak lengkap. 
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPK 2/2020 yang menerangkan bahwa penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:Panas, Perangkat Desa Kemang Manis Geruduk Dinas PMD Seluma

Cara Mengecek LHKPN Pejabat

Setelah pejabat selesai melakukan pelaporan, KPK akan mengumumkan LHKPN penyelenggara negara yang bisa diakses oleh publik. 
Artinya masyarakat dapat melihat rincian harta kekayaan penyelenggara negara seperti nilai kepemilikan tanah, kendaraan, utang piutang, atau surat-surat berharga di situs elhkpn.kpk.go.id.

BACA JUGA:Terlunta di Bengkulu, Mobil Sopir Travel Asal Padang Dibawa Kabur Rekanan Bisnis

Nah, berikut ini adalah cara melihat LHKPN pejabat via online melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

1. Buka situs https://elhkpn.kpk.go.id dan klik menu e-Announcement

2. Lalu, masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara untuk mencari LHKPN yang ingin Anda temukan

3. Jika sudah ketemu, Anda bisa melihat total harta kekayaan penyelenggara negara.

Sumber: