Rincian Dana Desa Pulau Morotai Tahun 2025, Mana Desa yang Terima Anggaran Terendah?

Sementara itu, pemerintah berharap dengan alokasi dana desa yang lebih besar dan berbasis pada kebutuhan lokal ini, akan tercipta desa-desa yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Program ini menjadi langkah konkret dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Dengan demikian, Dana Desa 2025 tidak hanya sekedar bantuan dana, tetapi menjadi instrumen penting untuk mempercepat transformasi desa menuju desa yang sejahtera, mandiri, dan mampu bersaing di kancah global.

BACA JUGA:Rincian Dana Desa Kabupaten Ngada Tahun 2025, dari 190 Desa Mana yang Terima Anggran Terbesar?

Syarat Desa Terima Anggaran Dana Desa 2025

Syarat agar desa dapat menerima anggaran dana desa pada tahun 2025 umumnya mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh desa antara lain:
1. Status Desa Terdaftar dan Sah
Desa harus terdaftar dalam daftar desa yang sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan memiliki dokumen administrasi yang lengkap serta valid.
2. Penyusunan dan Pengesahan APBDes
Desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. APBDes ini menjadi dasar dalam penggunaan Dana Desa.

BACA JUGA:10 Tempat Wisata Viral di Jawa Timur yang Wajib Dikunjungi, Ini Alamatnya

3. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya
Desa harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa pada tahun sebelumnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Desa harus memiliki RPJMDes yang mencakup rencana pembangunan untuk lima tahun, dengan rincian mengenai prioritas pembangunan yang mencakup infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.
5. Pencapaian Indikator Kinerja Desa
Desa harus memenuhi beberapa indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya kemajuan dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan pelayanan publik.

BACA JUGA:Rincian Dana Desa Kabupaten Ngada Tahun 2025, dari 190 Desa Mana yang Terima Anggran Terbesar?

6. Persetujuan dari Pemerintah Daerah
Sebelum menerima Dana Desa, desa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota atau tingkat pemerintahan yang lebih tinggi mengenai penggunaan anggaran yang direncanakan.
7. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembangunan
Desa harus memiliki program-program yang sudah terencana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Program ini akan dibiayai oleh Dana Desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial.

BACA JUGA:Gratis, Link dan Cara Daftar Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan 2025

8. Kepatuhan terhadap Proses Verifikasi
Proses verifikasi oleh pemerintah pusat maupun daerah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa desa memenuhi semua syarat administratif dan teknis agar Dana Desa dapat dicairkan.

Putri Nurhidayati

Sumber: