Kinerja Transaksi Digitalisasi Pemprov Bengkulu Sudah 90 Persen

BENGKULU, RBTVCAMKOHA.COM - Di Mercure Hotel, Jumat pagi (14/7) digelar evaluasi program perluasan elektronifikasi transaksi oleh Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu bersama Pemprov. 

BACA JUGA:CPNS Dibuka Bulan September, Ini Instansi yang Membuka Lowongan CPNS untuk Lulusan SMA

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini, merupakan upaya menggunakan transaksi pendapatan, dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digitalisasi. 

Hasil evaluasi, hingga semester 1 tahun 2023 ini, transaksi digitalisasi Pemprov sudah terealisasi 90 persen, khususnya terkait pajak daerah.  Sedangkan untuk retribusi daerah belum dilakukan secara elektronik.

BACA JUGA:Susahnya Menjadi Janda di India, Mulai dari Dikucilkan hingga Tradisi Membakar Diri

Sekretaris Pemprov Hamka Sabri berharap, adanya perluasan dalam hal penarikan retribusi daerah ke arah digitalisasi, karena di Provinsi Bengkulu untuk cakupan jaringan internet sudah diangka 90,84 persen. Sehingga BPKD perlu turun langsung ke objek retribusi.

“Pengembangan terhadap perluasan pelayanan digitalisasi di Provinsi Bengkulu, kita telah melakukan pajak daerah, retribusi daerah. Kalau pajak daerah itu hampir semuanya kita lakukan dengan digitalisasi, tapi retribusi daerah masih banyak sekali yang belum melaksanakan digitalisasi,” ungkap Hamka Sabri.

BACA JUGA:Walau Pencemburu, 5 Weton Ini Suka Menolong dan Mudah Mendapatkan Uang

Sejalan dengan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Darjana terus mendorong, agar transaksi digitalisasi retribusi daerah dapat segera terealisasi.

Namun diakui, beberapa kendala untuk menuju digitalisasi ini, perlu penyediaan infrastruktur. Kemudian budaya atau kebiasaaan suatu daerah dan SDM, serta memperkuat kerjasama tim pemangku kebijakan di daerah. 

BACA JUGA:Anggaran Minim, Pemkab Ini Tetap Nekat Prioritaskan Jalan Langgar Jaya

“Harapannya kita semakin memperkuat kerjasama tim, bahwa kesuksesan dari sistem pembayaran ini dilakukan oleh semua pemangku kebijakan di daerah,” kata Darjana.

Dian Maya Erika

Sumber: