Tahun Depan Upah Minimum Naik, Berikut Perbedaan UMR, UMP dan UMK

Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula tertentu yang melibatkan perhitungan inflasi year of year dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun yang sedang berjalan.

BACA JUGA:PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini 6 Tips Agar Bisa Lolos

Sementara UMK dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten atau kota yang kemudian akan diberikan kepada bupati atau walikota untuk diusulkan kepada gubernur provinsi setempat.

‍

UMR, UMK, UMP, UMSP dan UMSK

Selain istilah UMR, UMK, dan UMP, ternyata masih ada dua istilah penetapan upah yang perlu kita ketahui, yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi atau disingkat UMSP dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau disingkat menjadi UMSK.

Istilah UMS berlaku secara sektoral di mana setiap sektor akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Selain itu angka upah dari UMSP tidak boleh rendah dari angka UMP, dan angka UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Namun, sejak adanya PP 36 tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, maka penetapan upah minimum berdasarkan sektor tidak lagi digunakan.

BACA JUGA:Kabar Gembira, Pemerintah Naikan Upah Minimum, Berlaku 1 Januari 2024

Meski begitu, UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 masih berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut lebih tinggi. Pengusaha pun dilarang menurunkan upah menjadi sebesar UMP atau UMK.

Sementara itu, pemerintah tidak akan menetapkan UMS baru karena sudah tidak lagi diatur dalam UU Cipta Kerja.

 

Faktor Pertimbangan dari Penetapan Upah Minimum

Sebelum menaikkan UMP, tentunya pemerintah sudah menghitung matang-matang. Selain itu, penetapan upah minimum juga meliputi beberapa faktor pertimbangan, yaitu:

Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak merosot di bawah garis kebutuhan hidup minimum.

Sumber: