Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Buat Studi Banding, Ini Penjelasan Menpan RB

JAKARTA, RBTV.CAMKOHA.COM – Isu anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding diluruskan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

Dijelaskan Menpan RB, tidak semua anggaran dimaksud digunakan untuk rapat dan studi banding saja.

BACA JUGA:Pembunuh Marbot Mesjid di Eks Lokalisasi Ditangkap, Ini Pelakunya

"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," tutur Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1).

Anas menegaskan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas meminta agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.

BACA JUGA:Aksi Anarkis di PT BRS, 11 Warga Diamankan, Perusahaan Ngaku Rugi Rp 461 Juta

Dia lantas memberi contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.

"Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari Pemda. Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya," imbuhnya.

BACA JUGA:Berkelahi di Pantai, Kelompok Remaja Serang Anggota TNI

Anas menuturkan strategi untuk menghemat yaitu dengan konsultasi secara online. "Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat," kata dia.

Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian/lembaga dan Pemda.

Dia berujar saat itu konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Ketika itu Anas memaparkan logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.

BACA JUGA:Wanita Bengkulu Dinikahi Pria India Viral, 5 Bulan Ngobrol Online, Ini Kisahnya yang Romantis

"Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," ungkap Anas.

Sumber: