Rincian Dana Desa Kabupaten Bangka Selatan 2024, Ada 14 Desa Terima Anggaran Diatas Rp 1 Miliar

Desa Tepus: Rp969.029.000

Desa Tiram: Rp972.042.000

Desa Tukak: Rp728.442.000

BACA JUGA:5 Bansos Cair Sebelum Lebaran Haji 2024, Ada Uang Tunai Rp 600 Ribu dan Rp 1,8 Juta, Cek Sekarang

Sejarah Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Undang-undang ini diterbitkan pada 25 Februari 2003. Bersama-sama dengan pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, dibentuk pula Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur. 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, tetapi juga karena keinginan dari masyarakat, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas daerah lebih kurang 3.607,08 km2 atau 360.708 Ha dengan wilayah administrasi 5 kecamatan, 3 kelurahan dan 45 desa. 

Untuk kepentingan percepatan pembangunan daerah, pada 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 7 kecamatan, 3 kelurahan, 50 desa dan 163 dusun.

BACA JUGA:Ini 5 Strategi Kejam DC Pinjol Ilegal Ketika Tagih Nasabah Galbay, Kamu Pernah Ngalamin?

Sejak dibentuk, roda pemerintahan ikut menyesuaikan. Selama kurun waktu 2003 sampai 2010, telah dilaksanakan beberapa pengangkatan atau pelantikan pejabat pemerintahan dengan pelantikan pejabat Bupati Bangka Selatan pertama atas nama Drs. Zikri Kisai pada 24 Mei 2003. 

Pada 2015, Kabupaten Bangka Selatan resmi memiliki bupati dan wakil bupati pertama yaitu Drs. H. Justiar Noer, ST. MM sebagai Bupati dan H. Jamro H. Jalil sebagai Wakil Bupati.

Sebagai informasi, berikut definisi dan pengertian dana desa dari beberapa sumber buku dan referensi: 

1. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

BACA JUGA:Terlanjur Pinjam di Aplikasi Pinjol Ilegal, Ini 3 Solusi dari OJK Jika Mengalami Kesulitan Bayar

Sumber: