Banyak yang Belum Tahu, Ini Arti Aplikasi Layanan Sisemok yang Ramai Diperbincangkan

BACA JUGA:Cara Pindah Faskes BPJS Lewat HP, Tak Perlu Antri, Cukup dari Rumah Sambil Ngopi

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyebut penamaan tersebut sangat menyedihkan.

Bukan hanya itu, penamaan platform juga telah merendahkan etika. Mardani meminta supaya menjaga etika dengan standar tinggi.

"Pertama ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan mungkin untuk memudahkan. Tapi tidak bisa ditolelir karena merendahkan etika," kata Mardani. 

BACA JUGA:Ada Orang Pakai Baju Terbalik Jangan Ditertawakan, Itu Tandanya Banyak Rezeki Kata Primbon Jawa

Dia juga meminta nama-nama platform untuk segera diganti. Masyarakat diminta melapor penggunaan nama yang berbau seksualitas.

Nama-nama itu viral di media sosial X selama beberapa hari terakhir. Misalnya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang membuat layanan bernama Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau disingkat SiPEPEK.

Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah itu merujuk pada kemaluan perempuan.

BACA JUGA:Intip Spesifikasi Sepeda Listrik Tarran T1 Pro, Dilengkapi Fitur Canggih dan Desain yang Tangguh

Nama lain adalah Simontok atau Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok, dibuat Pemerintah Kota Solo atau Surakarta. Ada juga Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan atau Sisemok okeh Kabupaten Pemalang.

Kementerian Kominfo memiliki platform bernama Sicantik atau Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik. Kabupaten Bogor juga punya nama yang sama berasal dari Sistem Informasi Catatan Kehadiran dan Kinerja.

Dikutip dari Instagram @fakta.indo, Senin 8 Juli 2024, beberapa nama aplikasi yang tercantum dalam daftar tersebut dinilai tidak pantas dan mengundang candaan, meskipun pada dasarnya mereka ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Ada Orang Pakai Baju Terbalik Jangan Ditertawakan, Itu Tandanya Banyak Rezeki Kata Primbon Jawa

Presiden Jokowi mencontohkan bahwa ada salah satu instansi yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun hanya untuk pengembangan aplikasi baru. 

"Dalam pemeriksaan kami kemarin, ada yang mengalokasikan dana hingga Rp 6,2 triliun untuk membuat aplikasi baru. Hanya di satu kementerian saja, terdapat lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan," ungkap Jokowi. 

Sumber: