12 Poin Penting yang Dikabulkan dalam Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja

NASIONAL, RBTVCAMKOHA.COM - Mulai Kamis 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 
Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

BACA JUGA: Jadwal Penerimaan Polri Bakomsus 2024 untuk Lulusan SMA/SMK, D3, D4 dan S1

Dalam pengajuan perkara tersebut terdapat dua orang yakni Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh. 
Ada tujuh klaster dalil yang meliputi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing), cuti, upah dan minimum upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak upah (UPH), dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). 

BACA JUGA:Ribuan Karton Miras Ilegal dan Pita Cukai Palsu Diamankan, 2 Orang Jadi Tersangka

Majelis hakim membagi putusan tersebut ke dalam sejumlah klaster. Berikut 12 poin pentingnya:

1. Durasi kontrak kerja dipertegas 

MK menegaskan lagi soal aturan durasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja, dikembalikan pada perjanjian/kontrak kerja. 
Pasalnya, UU Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur agar durasi tersebut didasarkan pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
Melalui putusan ini, demi melindungi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh, MK menegaskan bahwa durasi PKWT maksimum 5 tahun--termasuk bila terdapat perpanjangan PKWT.

BACA JUGA:Jangan Bingung, Begini Cara Daftar Sewa Rusun Pasar Rumput, Harga Terjangkau

2. Jenis outsourcing dibatasi 

Dikutip dari laman kompas.com, majelis hakim meminta supaya undang-undang kelak menyatakan agar menteri menetapkan jenis dan bidang pekerjaan alih daya (outsourcing) demi perlindungan hukum yang adil bagi pekerja. 
Menurut MK, perusahaan, penyedia jasa outsourcing, dan pekerja perlu punya standar yang jelas mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dapat dibuat outsourcing, sehingga para buruh hanya akan bekerja outsourcing sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. 
Batasan ini juga diharapkan dapat mempertegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik outsourcing yang kerap memicu konflik/sengketa pekerja dengan perusahaan.

BACA JUGA:Jelas Terasa Sedapnya, Ini 7 Fakta Menarik Harga Mie Sedaap 1 Dus

3. UU Ketenagakerjaan dipisah

Dalam putusan itu, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, terpisah dari UU Cipta Kerja. 
Mahkamah menyoroti "impitan norma" soal ketenagakerjaan yang dinilai sulit dipahami awam dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan yang berkepanjangan.

4. Tenaga kerja Indonesia harus diutamakan dari TKA 

Sumber: