DPRD Seluma Soroti Defisit Anggaran Rp 67 M, Kenapa OPD Tolak Pengelolaan Dana Fiskal Stunting Rp 5,6 Miliar?

SELUMA, RBTVCAMKOHA.COM - DPRD Seluma menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Dari 8 Fraksi yang ada di DPRD Seluma, sebagian Fraksi mempertanyakan pihak Eksekutif terkait defisit anggaran yang mencapai Rp 67 miliar.

Tidak hanya itu, DPRD Seluma juga mempertanyakan tentang adanya penolakan OPD di lingkungan Pemkab Seluma terhadap pengelolaan dana Fiskal Stunting yang totalnya mencapai Rp 5,6 miliar.

BACA JUGA:Kasus Tukar Guling Aset, Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Kepala BPN, Mantan Petinggi Kabupaten Seluma Diadili

Hal ini seperti yang diungkapkan anggota Fraksi Nasdem dan Fraksi PDIP saat memberikan pandangan umum ketika paripurna digelar pada Kamis (14/11) siang.

"Ini sangat disayangkan ya, seperti kita ketahui sebagian besar pendapatan APBD kita bersumber dari pemerintah pusat, itu kenapa dana Fiskal Stunting ada OPD yang menolak mengelolanya, dan bisa-bisanya terjadi defisit anggaran sampai 67 miliar," ucap Anggota Fraksi PDIP DPRD Seluma Febrinanda Putra Pratama.

BACA JUGA:Isi Amar Putusan Gugatan Paslon Helmi Hasan-Mian Terhadap Paslon Rohidin Mersyah

Menanggapi hal tersebut, Pjs Bupati Seluma Meri Sasdi usai mengikuti Paripurna DPRD Seluma, langsung mengumpulkan OPD terkait dan Sekretaris Pemkab Seluma Hadianto untuk mengatasi hal tersebut.

"Iya, selesai paripurna ini langsung saya perintahkan pak Sekda untuk mengumpulkan seluruh OPD yang menolak mengelola dana Fiskal Stunting, apa alasannya, kita tahu APBD kita sebagian besar berasal dari pusat, terus soal defisit sampai Rp 67 miliar itu bagaimana ceritanya, jangan sampai besar pasak daripada tiang, akibat besarnya pengeluaran daripada pendapatan," ujar Meri Sasdi.

BACA JUGA:Tega, Ayah Ini Rantai Leher Dua Anak Kandungnya, Alasannya Karena Hal Ini

 

(Hari Adiyono)

Sumber: