Rincian Dana Desa Kabupaten Badung Tahun 2025, Cek Berapa Kucuran DANA untuk 46 Desanya

2. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dibagr secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

3. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

4. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

BACA JUGA:Investor Wajib Tahu! Begini Cara Berinvestasi di Cryptocurrency supaya Berpotensi Untung

Fokus Dana Desa 2025

Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

• Penanganarn kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.
• Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
• Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting.
• Dukungan program ketahanan pangan.
• Pengembangan potensi dan keunggulan desa.
• Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
• Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
• Program sektor prioritas lainnya di desa.

Kemudian, dana desa juga dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa yang ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BACA JUGA:Rincian Dana Desa di Kabupaten Jembrana Tahun 2025, Ini 14 Desa dengan Alokasi di Bawah Rp 1 Miliar

Mekanisme Pencairan Dana Desa 

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.

2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.

4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

5. Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Sumber: